Olehkarena itu, ideologi pancasila harus masuk ke dalam pesan setiap kebijakan negara dalam perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan sampai pada aspek evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan publik yang diambil menjadi perekat dalam bingkai Bhinneka Tuggal Ika yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Kebijakan Pemerintah Harus Mencerminkan Nilai Pancasila. TINDAKAN PERSEKUSI BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi COVID-19. Table of Contents Show Top 1 11 kebijakan pemerintah yang dianggap membahayakan demokrasiTop 2 Kebijakan Pemerintah Harus Mencerminkan Nilai PancasilaTop 3 Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar NegaraTop 4 TINDAKAN PERSEKUSI BERTENTANGAN DENGAN ...Top 5 Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan PeraturanTop 6 Pasal Zina dalam KUHP Bertentangan Dengan Pancasila dan UUD 1945Top 7 Perilaku Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah ...Top 8 S A S I - Fakultas Hukum Universitas PattimuraTop 9 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi COVID-19Top 10 Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara Top 1 11 kebijakan pemerintah yang dianggap membahayakan demokrasi Pengarang - Peringkat 165 Ringkasan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI memberikan catatan khusus terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkanpemerintahanJokowi-JK. Lembaga yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution itu menilai, beberapa kebijakan tersebut dapat membahayakan demokrasi dan meruntuhkan substansi Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawatimengatakanpihaknya telah menganalisis sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari analisis tersebut, pihaknya mendapati ada 11 kebija Hasil pencarian yang cocok 14 Mei 2019 — Lembaga yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution itu menilai, beberapa kebijakan tersebut dapat membahayakan demokrasi dan meruntuhkan substansi ... ... Top 2 Kebijakan Pemerintah Harus Mencerminkan Nilai Pancasila Pengarang - Peringkat 94 Ringkasan . . Dunia-islam Khazanah - Indonesia . Kebijakan Pemerintah Harus Mencerminkan Nilai Pancasila. Nilai Pancasila harus diterapkan dalam kebijakan pemerintah.. Jumat , 03 Jul 2020, 1943 WIB . . Republika/Mardiah. Kebijakan Pemerintah Harus Mencerminkan Nilai Pancasila. Foto Ilustrasi Pancasila . Rep Fuji E Permana Red Muhammad Hafil JAKARTA - Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI bersama ormas-ormas keagamaan yang ada di Indonesia t Hasil pencarian yang cocok 3 Jul 2020 — Jokowi mengatakan, tanpa ideologi, Indonesia tak akan bisa kokoh bersatu. "Saya mengajak, meminta agar setiap produk-produk kebijakan, produk- ... ... Top 3 Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pengarang - Peringkat 115 Ringkasan DPR-Pemerintah Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar NegaraKamis, 25 Juni 2015 1520 WIBAnggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana hadir mewakili DPR menuju podium untuk menyampaikan keterangan, Kamis 25/6 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/ Konstitusi MK menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU P3 dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Hasil pencarian yang cocok DPR-Pemerintah Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara ... peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ... ... Top 4 TINDAKAN PERSEKUSI BERTENTANGAN DENGAN ... Pengarang - Peringkat 129 Ringkasan TINDAKAN PERSEKUSI BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA05 Jundev_yandip prov jatengNo CommentsPURBALINGGA– Ketua Program Studi Magister Ilmu Adminsitrasi Fisip Unsoed Purwokerto Dr Slamet Risyadi, menegaskan, tindakan persekusi yang belakangan marak merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Tindakan itu khususnya bertentangan dengan nilai-nilai sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. “Selain bertentangan dengan hukum, tindakan persekusi dilarang dan bertentangan den Hasil pencarian yang cocok 5 Jun 2017 — TINDAKAN PERSEKUSI BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA ... Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia memiliki Indeks Hambatan Pemerintah misal Kebijakan ... ... Top 5 Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Pengarang - Peringkat 167 Hasil pencarian yang cocok Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk ... Konsep negara hukum Pancasila tidak bisa lepas dari konsep rechsstaat. ... Top 6 Pasal Zina dalam KUHP Bertentangan Dengan Pancasila dan UUD 1945 Pengarang - Peringkat 161 Ringkasan Konsep pasal perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan sesame jenis dalam KUHP menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI, Neng Djubaedah bertentangan dengan jiwa dan roh Pancasila dan UUD 1945. Sebab, pada dasarnya, agama-agama di Indonesia melarang seks bebas dan hubungan sesama jenis atau yang saat ini dikenal lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Hubungan seks hanya dibenarkan melalui perkawinan yang sah.“Jadi, segala aturan yang bertentangan nilai Pancasila sebagai sumb Hasil pencarian yang cocok 2 Agu 2016 — Dia menegaskan Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menempatkan Pancasila sebagai dasar ... ... Top 7 Perilaku Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah ... Pengarang - Peringkat 199 Ringkasan YOGYAKARTA-Realitas ekonomi menunjukkan perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah masih banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal itu terjadi karena Pancasila bagi sebagian masyarakat baru sebatas hal yang mempengaruhi pola perasaan pattern of feeling dan pola pikir pattern of thinking, tetapi belum sampai kepada perilaku keseharian atau pola tindakan pattern of action. Akibatnya adalah rendahnya ketahanan terhadap pengaruh luar yang mengedepankan kebutuhan Hasil pencarian yang cocok 25 Mar 2011 — Edy menambahkan banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, ... ... Top 8 S A S I - Fakultas Hukum Universitas Pattimura Pengarang - Peringkat 111 Hasil pencarian yang cocok oleh MV Dahoklory 2020 Dirujuk 2 kali — bertentangan dengan nilai-nilai pancasila sebagaimana telah ... Ke-enam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU SDA menjadi. ... Top 9 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi COVID-19 Pengarang - Peringkat 181 Ringkasan CetakPenerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi COVID-19Berita01 Jun 2020“Kita akan dapat mengatasi Pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhannas RI Letnan Jenderal Purn. Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Senin, 1 Juni keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsa Hasil pencarian yang cocok 1 Jun 2020 — Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial ... ... Top 10 Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara Pengarang - Peringkat 147 Ringkasan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaPeraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “UU 12/2011” adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Hasil pencarian yang cocok Apakah Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada diatas UUD 1945 dalam hierarki? ... Yogyakarta ANTARA News - Kebijakan ekonomi nasional masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memunculkan nafsu keserakahan, kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid "Banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak, kebijakan rekapitulasi perbankan dan utang luar negeri, serta praktik manipulasi dan korupsi yang meluas di pemerintahan," katanya di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia pada diskusi "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Ekonomi Pancasila Belajar dari Mubyarto", kebijakan tersebut sebenarnya bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi MK. Dengan demikian, MK perlu dilengkapi dengan tenaga atau staf ahli di bidang ekonomi khususnya disesuaikan dengan Pancasila. "Sungguh naif mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan masyarakat jika kebijakan pemerintah menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penegakan perundang-undangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila," kata Rektor Universitas Islam Indonesia UII itu. Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Musa Asy`arie mengatakan, pembangunan nasional dengan prioritas ekonomi berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada akhirnya hanya akan mempertajam kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kondisi itu, menurut dia, menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, dan pertumbuhan ekonomi hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir elite yang sudah "teken" kontrak dan terkait erat dengan jaringan ekonomi kartel. "Pendekatan pertumbuhan ekonomi itu belum berubah, baik di Orde Baru maupun Orde Reformasi saat ini. Akibatnya, terjadilah demoralisasi seperti mafia pajak dan mafia hukum," kata Guru Besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga itu. ANT/K004Editor Kunto Wibisono COPYRIGHT © ANTARA 2011 Hak Asasi Manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya sebagai anugrah Tuhan. Di dalamnya tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu terhadap individu lain, kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya. Memperbincangkan marutnya dinamika hak asasi manusia, khususnya perburuhan selama dekade terakhir nampaknya cukup mengingatkan pada nama ini Marsinah. Terdapat alasan pasti untuk menghadirkan kembali ingatan tentang orang tersebut misteri kematiannya yang tidak pernah terungkap hingga sekarang. Tidak pernah diketahui secara pasti oleh siapa ia dianiaya dan dibunuh, kapan dan di mana ia mati pun tak dapat diketahui dengan jelas, apakah pada Rabu malam 5 Mei 1993 atau beberapa hari sesudahnya. Liputan pers, pencarian fakta, penyidikan polisi, pengadilan sekalipun nyatanya belum mampu mengungkap kasusnya secara tuntas dan memuaskan. Kendati hakim telah memvonis siapa yang bersalah dan dihukum, orang tak percaya begitu saja; sementara kunci kematiannya tetap gelap sampai kini, lebih dari satu dasawarsa berselang. Barangkali memang bukan fakta-fakta pembunuhan itu yang menjadi penting di sini, melainkan jalinan citra yang lantas tersaji melalui serangkaian representasi media yang rumit. Para pembunuh mengesankan Marsinah diperkosa. Segenap aktivis menyanjungnya sebagai teladan kaum pejuang buruh. Para aparat pusat dibantu aparat setempat konon merekayasa penyidikan sekaligus membuat skenario pengadilan, termasuk dilibatkannya tersangka palsu dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut. Tak ketinggalan, para aktivis hak asasi manusia menganugerahi Yap Thiam Hien Award bagi kegigihannya. Termasuk para seniman yang mengabadikannya dalam monumen, patung, lukisan, panggaung teater dan seni rupa instalasi; para feminis mengagungkannya sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan khalayak awam yang prihatin dan simpati memberi sumbangan bagi keluarganya. Pada aras citra inilah tulisan ini kemudian mengambil pijakan. Mungkin orang tak akan banyak tahu siapa Marsinah seandainya ia tidak dibunuh dan kasusnya tidak gencar diberitakan oleh media massa. Ia tidak hanya dianggap mewakili " nasib malang " jutaan buruh perempuan yang menggantungkan masa depannya pada pabrik-pabrik padat berupah rendah, berkondisi kerja buruk sekaligus tak terlindungi hukum. Lebih dari itu, mediasi dan artikulasi pembunuhannya menyediakan arena diskursif bagi pertarungan berbagai kepentingan dan hubungan kuasa buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian dan sistem peradilan. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mulai mengalami kemajuan dalam bidang penegakan HAM bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan sebagai upaya menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun seiring dengan kemajuan ini, pelanggaran HAM kemudian juga sering terjadi di sekitar kita karena semakin egoisnya manusia dalam pemenuhan hak masing-masing. Untuk itulah kami menyusun makalah yang berjudul " Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia – Marsinah " , untuk memberikan informasi mengenai apa itu pelanggaran HAM diikuti seluk beluk kasus Marsinah. • Rumusan Masalah Sesuai dengan judul makalah ini " Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia " , maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut Apa pengertian pelanggaran HAM ? – Pancasila merupakan dasar perilaku bagi rakyat Indonesia. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut, yakni nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga, nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat, dan nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran nilai-nilai Pancasila selalu terjadi. Berikut contoh kasus-kasus pelanggaran juga 3 Sistem Nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Pelanggaran Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa Penistaan atau penodaan agama merupakan salah satu bentuk pelanggaran sila pertama Pancasila. Kasus penistaan agama yang pernah menghebohkan publik satu di antaranya dilakukan oleh Lia Eden. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan menyebarkan agama yang tidak benar. Lia Eden merupakan pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan yang telah dinyatakan sesat. Kepada anggota sektenya, Lia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Agama ini merupakan penyatian dari semua agama yang ia pelajari. Beberapa ajaran Salamullah di antaranya solat dibolehkan dalam dua bahasa, halal mengonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri, seperti menggunduli kepala, membakar tubuh, dan lain-lain. Pada tahun 2006, Lia Eden divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum dua tahun penjara. Ia kembali ditangkap polisi pada 2008. Lia Eden kembali dipenjara untuk yang kedua kalinya selama dua tahun enam bulan. Pelanggaran Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Salah satu contoh pelanggaran dari sila kedua adalah kekerasan seksual. Pada akhir 2019, seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama tiga tahun. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binaannya di pramuka. Perbuatan Rahmat dinyatakan telah membuat para korbannya trauma, malu dan takut. Selain itu, hakim menyatakan Rahmat juga telah merusak masa depan korban yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Baca juga Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan NegaraPelanggaran Sila Ketiga Persatuan Indonesia Salah satu contoh pelanggaran sila ketiga adalah gerakan Organisasi Papua Merdeka OPM yang kini dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak jarang, para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga kini, KKB masih sulit diatasi karena mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pegunungan Papua. Pelanggaran Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan “404 Not Found” di kota Tangerang. Polres Tangerang Kota pun bertindak reaktif dengan memburu pembuat mural. Beberapa saksi telah diperiksa. Polisi berdalih perburuan tersebut dilakukan karena presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Kasus ini akhirnya dihentikan setelah muncul berbagai kritik dan protes di masyarakat. Polisi mengakui tidak ada unsur pidana pada pembuatan mural tersebut. Namun, mural diduga wajah presiden itu dihapus dan ditimpa dengan cat hitam oleh pemerintah setempat dan TNI-Polri. Baca juga Nilai-Nilai Pancasila Makna dan Contoh Penerapannya di Sekolah Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Contoh pelanggaran sila kelima adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta pada 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. Juliari dengan dibantu beberapa orang lain memotong uang paket bansos masyarakat sebesar Rp 10 ribu per paket senilai Rp 300 ribu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Lombok ANTARA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP akan mengevaluasi peraturan daerah di Nusa Tenggara Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah awal yang dilakukan dengan menggelar seminar bertajuk "Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Nusa Tenggara Barat NTB". Baca juga BPIP Pancasila harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan Baca juga Gandeng semua elemen untuk perkokoh Pancasila "Tujuannya, bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di Nusa Tenggara Barat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Pelaksana Tugas Plt Kepala BPIP Profesor Hariyono dalam seminar yang berlangsung di Lombok, NTB, Selasa. Kegiatan yang baru pertama kali digelar oleh BPIP ini menggandeng sejumlah pihak terkait, yakni kalangan akademisi, mahasiswa hukum dari sejumlah universitas di NTB, pemerintah provinsi, serta tokoh masyarakat. Mereka berdiskusi dalam tiga panel membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan di NTB agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hariyono mengatakan melalui diskusi dan dialog tersebut nantinya akan diketahui undang-undang maupun peraturan daerah perda apa saja yang tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Baca juga BPIP Nilai-nilai Pancasila tidak boleh memudar Perda atau undang-undang yang dinilai tidak selaras dengan Pancasila akan ditinjau ulang, untuk kemudian dievaluasi agar berbasis pada ideologi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Plt Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan regulasi BPIP Ani Purwanti menjelaskan bahwa diskusi tersebut dilakukan guna mengetahui lebih jauh tentang perda-perda "diskriminatif" yang berlaku di NTB selama ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPIP, Ani menyebut setidaknya terdapat 50 perda di NTB yang dinilai tidak relevan dengan Pancasila, di antaranya perda mengenai pariwisata halal, wakaf, dan larangan ajaran Ahmadiyah. Menurut Ani, perda maupun undang-undang tersebut diskriminatif terhadap kelompok-kelompok lain yang tinggal di NTB. Namun dalam diskusi tersebut terungkap bahwa perda yang dinilai "diskriminatif" oleh BPIP, seperti pariwisata halal, justru dianggap tidak bermasalah oleh sejumlah peserta diskusi. "Saya gali di sini ternyata perda pariwisata halal itu kan tidak apa-apa, karena agar wisatawan yang beragama Islam tahu bahwa misalnya di rumah makan A makanannya halal, di rumah makan B tidak," ucap Ani. Baca juga BPIP akan kembalikan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum "Jadi menurut mereka sebenarnya perda pariwisata halal itu tujuannya untuk meningkatkan pariwisata di NTB dan khususnya untuk wisatawan Islam yang membutuhkan informasi halal," kata dia. Ani mengatakan dengan adanya diskusi semacam ini, BPIP menjadi lebih mengetahui pandangan masyarakat tentang perda yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan BPIP adalah melakukan kajian lebih komprehensif terkait perda maupun undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila di NTB, dengan menggandeng perguruan tinggi. Dari kajian tersebut, nantinya BPIP akan memperoleh data mengenai perda dan undang-undang mana saja yang tidak relevan dengan Pancasila. Untuk undang-undang, kata Ani, BPIP akan meneruskan ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Sementara untuk perda, pihaknya akan meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. "Kemendagri punya mekanisme namanya klarifikasi. Mereka akan melihat perda yang diusulkan oleh BPIP, kalau dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila, dia akan meminta kepada daerah yang punya perda untuk melakukan pembatalan atau revisi," kata dia. Ani menargetkan rekomendasi perda maupun undang-undang "diskriminatif" di NTB sudah bisa diusulkan ke kementerian terkait maupun Kemendagri pada akhir Desember mendatang. BPIP akan melakukan kegiatan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Ani mengatakan peovinsi selanjutnya yang akan dituju adalah Yogyakarta. Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Mataram Profesor Galang Asmara menilai munculnya perda ataupun undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila terjadi pada saat NTB menerapkan sistem otonomi daerah. "Dulu ketika sedang berada di dalam euforia otonomi daerah, banyak daerah, termasuk kita NTB ingin membuat peraturan daerah yang sifatnya khusus, yang itu sebenarnya berlaku secara lokal, artinya bahwa itu berdasar pada nilai lokal itu semata," ucap Galang yang juga menjadi pembicara dalam seminar. "Yang kemudian kalau ditarik ke atas, tidak cocok kalau dijadikan peraturan yang berlaku untuk orang-orang lain yang ada di daerah sini, karena itu sifatnya memaksa," kata dia. Profesor Galang mendukung adanya evaluasi yang dilakukan oleh BPIP. Dia mengatakan evaluasi harus segera dilakukan agar peraturan daerah yang diterapkan di NTB benar-benar berlandaskan kepada ideologi bangsa. "Pancasila harus menjadi sinar dalam peraturan perundang-undangan," kata dia. Baca juga BPIP sebut perilaku upaya mengganti Pancasila sudah cukup tinggi ​​​​​Pewarta Fathur RochmanEditor Eddy K Sinoel COPYRIGHT © ANTARA 2019

kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pancasila